JAKARTA―Menanggapi kontroversi nasional terkait rencana kedatangan atlet Gynmnastik dari kontingen Israel ke Jakarta pada Oktober 2025 untuk Kejuaraan Dunia Gymnastik yang dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) H. Raizal Arifin, M.Sos menyatakan sepenuhnya sependapat dengan posisi Gubernur DKI Jakarta, H. Pramono Anung, yang dengan tegas menolak kedatangan kontingen Israel ke ibu kota. “Sebagai tuan rumah, positioning Mas Pram sudah sangat tepat dan mencerminkan sensitivitas kemanusiaan serta kepentingan bangsa Indonesia. Keputusan melarang kehadiran kontingen Israel adalah langkah konkret perlindungan moral bangsa serta penguatan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina,” tegas Raizal Arifin dalam sebuah interview di Jakarta.
Lebih lanjut, Raizal Arifin menambahkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memperlihatkan kepekaan kemanusiaan dalam bersikap tegas menolak kehadiran kontingen Israel. “Posisi Gubernur Pramono sangat patut diapresiasi, karena menjadi simbol penegakan moral bangsa yang berpihak pada kepentingan konstitusi dan nurani rakyat,” ujar Raizal.
Raizal Arifin juga mengungkapkan apresiasinya kepada berbagai pihak. Ia menyebut, “PUI sangat mengapresiasi ketegasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin Komjen Pol (Purn) DR. Agus Andrianto, atas keputusan pembatalan visa kehadiran kontingen Israel.” Menurut Raizal, langkah tersebut menunjukkan komitmen nasional menjaga prinsip konstitusi dan solidaritas bagi perjuangan Palestina.
Tak lupa, Ketua Umum PUI juga menyoroti peran Federasi Gymnastik Indonesia (FGI) yang secara konsisten mematuhi aturan nasional dan memperoleh dukungan dari Federasi Gymnastik Dunia (FIG). “FGI telah memperlihatkan profesionalisme dengan memastikan event tetap berlangsung tanpa kompromi prinsip,” imbuhnya.
Pada akhirnya, Ketua Umum DPP PUI ini mengingatkan bahwasanya Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Umum PBB baru-baru ini telah menyatakan secara tegas bahwa pengakuan kedaulatan Palestina harus menjadi prioritas di tataran internasional. “Selama kedaulatan Palestina belum berdiri, Indonesia sebaiknya tidak membuka ruang transaksi atau hubungan apapun dengan Israel, termasuk lewat olahraga. Ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo—dan saya minta semua pemimpin bangsa konsisten di garis itu,” pungkasnya.
Dalam penutupnya kepada media, Raizal Arifin menegaskan bahwa Persatuan Ummat Islam (PUI) sepenuhnya berada di garda terdepan penolakan kedatangan kontingen Israel serta mengimbau seluruh komponen bangsa untuk menjaga keharmonisan nasional dan konsistensi sikap terhadap isu Palestina. “PUI siap bermitra dengan semua pihak demi penguatan voice of conscience bangsa Indonesia dan mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenlu, dan Kemenpora Dalam menentukan sikap tegas menolak kehadiran Israel dalam event apapun di Indonesia,” tutupnya lugas. []
Comment